Pengertian, Ciri Ciri, Praktik, Bentuk, dan Tingkatan Partisipasi Politik

Pengertian, Ciri Ciri, Praktik, Bentuk, dan Tingkatan Partisipasi Politik- Pembicaraan mengenai budaya politik tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai partisipasi politik. Sebab partisipasi politik menjadi tolok ukur dalam menilai bentuk budaya politik yang berkembang dan berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat dengan budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk turut berpartisipasi dan berperan serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan membutuhkan kesadaran penuh warga negara untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

partisipasi politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Istilah partisipasi dari kata participation (bahasa Inggris) atau participare (bahasa Latin) yang artinya ambil bagian atau ikut serta dalam usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Adapun partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.

Berikut adalah definisi partisipasi politik menurut para ahli.

a. Herbert McClosky
Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

b. Miriam Budiardjo
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atauu sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.

c. Norman H.Nie dan Sidney Verba
Partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka.

d. Michael Rush dan Philip Althoff
Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Untuk dapat mengembangkan partisipasi politik rakyat, budaya politik partisipasilah yang paling tepat dan dapat mengarahkan masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan. Keberhasilan pemerintahan hanya dapat terwujud atas kerja sama antara pemerintah dan rakyat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan dukungan menuju suksesnya suatu pembangunan.

Partisipasi yang baik mempunyai sifat-sifat positif, kreatif, kritis-korektif-konstruktif, dan realistis. Partisipasi positif adalah partisipasi yang mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika partisipasi rakyat justru menjadi hambatan untuk maju atau menjadi beban bagi tugas-tugas pemerintah, maka dikategorikan sebagai partisipasi negatif.

Partisipasi kreatif adalah keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya mengikuti pemerintah atasan, tidak hanya mengikuti kegiatan yang dipelopori pihak lain, tetapi juga melahrikan pemikiran baru, melahirkan ide-ide baru, metode atau teknik baru, serta cara kerja yang lebih efektif dan efisien yang hanya menjadi faktor pendorong usaha pencapaian tujuan bersama.

Partisipasi kritis-korektif-konstruktif adalah bentuk partisipasi yang dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dengan menawarkan alternatif yang lebih baik. Partisipasi seperti inilah yang diperlukan untuk menjaga agar perencanaan dan pelaksanaan usaha bersama dapat berjalan lancar dan sukses.

Partisipasi realistis adalah keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan mengenai kemampuan pelaksanaan kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan, dan keterampilan para pelaksana.

Baca juga : Pembagian Kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

2. Ciri-Ciri Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  1. Berupa kegiatan atau perilaku luar warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi.
  2. Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
  3. Kegiatan yang berhasil (efektif) ataupun yang gagal memengaruhi pemerintahan termasuk dalam konsep partisipasi politik.
  4. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan kegiatan tidak langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.
  5. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melaui prosedur wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tidak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (seperti memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), hura-hura, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjaa, serta gerakan-gerakan politik dan revolusi.

3. Faktor Penyebab Gerakan ke Arah Partisipasi yang Lebih Luas

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas yaitu sebagai berikut.

  1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
  2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi serta pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
  3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industri yang cukup matang.
  4. Konflik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas penentang melawan kaum aristokrat yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
  5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan -tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut dalam pembuatan keputusan politik.

Keaktifan rakyat dalam berpartisipasi politik sangat penting, baik untuk rakyat sendiri maupun untuk pemerintah. Bagi rakyat, berpartisipasi berarti telah menyampaikan keinginan yang hendak diwujudkan pemerintah. Adapun bagi pemerintah, dengan partisipasi rakyat dapat diketahui apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh rakyat. Sehingga pemerintahan dapat berjalan stabil, rakyatpun dapat hidup tertib, aman, dan tentram.

4. Praktik Partisipasi Politik

Perilaku politik adlah tingkah laku politik para kator dan warga negara atau interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah; serta antara kelompok dan individu di masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

Perilaku politik masyarakat ditentukan oleh sistem pemerintahan yang bersangkutan. Jika pemerintahan berjalan adil, transparan, dan sejahtera; maka rakyat akan menunjukkan penerimaan serta dukungan kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun sebaliknya, sikap penolakan akan ditunjukkan rakyat jika sistem pemerintahan yang berkuasa tidak mampu menjaga amanat rakyat. Sehingga keputusan dan kebijakan yang terbentuk pun tidak bisa mencerminkan kehendak rakyat. Bahkan, mungkin hanya menjalankan kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.

5. Bentuk Partisipasi Politik

Berdasarkan penelitian tentang partisipasi politik di beberapa negara, berikut bentuk-bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik yang diungkapkan oleh Huntington dan Nelson,

  1. Kegiatan pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
  2. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
  3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
  4. Mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau beberapa orang saja.
  5. Tindakan kekerasan, yaitu upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap pejabat pemerintahan atau harta benda.

Adapun secara lebih khusus, tokoh yang bernama Milbrarth M.L. Goel mengidentifikasikan tujuh bentuk partisipasi politik di tingkat individu yaitu sebagai berikut.

  1. Apathetic, yaitu tidak beraktivitas yang partisipatif atau tidak pernah memilih.
  2. Passive supporters, yaitu memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriatik, dan membayar semua pajak.
  3. Contact specialist, yaitu pejabat penghubung lokal (daerah), provinsi, dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
  4. Communicators, yaitu mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan, dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik.
  5. Party and compaign workers, yaitu bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain terhadap bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, serta dipilih menjadi kandidat partai politik.
  6. Communoty activists, yaitu bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan,dan melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.
  7. Protesters, yaitu bergabung dalam demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, bila perlu melakukan kerusuhan, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, dan menolak mematuhi aturan-aturan.

Baca juga : Pengertian Demokrasi, Ciri, Penggolongan, Syarat dan Tolok Ukur

Meskipun partisipasi politik mempunyai wujud yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah agar mampu mencerminkan kehendak rakyat.

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff, hierarki partisipasi politik dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar Hierarki Partisipasi Politik

Keterangan:

  1. Menduduki jabatan politik/administratif
  2. Mencari jabatan politik/administratif.
  3. Keanggotaan aktif suatu partai politik (parpol).
  4. Keanggotaan pasif suatu partai politik (parpol).
  5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik.
  6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik.
  7. Partisipasi dalam rapat umum, demontrasi, dan sebagainya.
  8. Partisipasi dalam diskusi politik informal/minat umum dalam politik.
  9. Votting.
  10. Apathy total.

 

 

Adapun David F.Roth dan Frank L. Wilson mengungkapkan piramida partisipasi politik sebagai berikut.

Piramida Partisipasi Politik David R roth

Pada umumnya kelompok dengan jumlah terbanyak melakukan aktivitas secara pasif dan bisa dibilang bukan atas prakarsa sendiri, sebagai contoh menyumbang suara dalam pemilu. Frekuensi aktivitas pun terbilang kurang intensif. Sebaliknya, kelompok yang melakukan aktivitas secara aktif, jumlahnya tergolong sedikit. Biasanya mereka melakukan kegiatan politik atas prakarsa sendiri, dan meluangkan sepenuh waktu untuk terlibat dalam kegiatan politik. Contohnya menjadi pemimpin ataupun pengurus partai politik.

 

Add a Comment